[ad_1]
Jakarta, Eksekutif – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendukung penuh penerapan skema subsidi tertutup di sektor energi. Pasalnya, penyaluran subsidi masih banyak bocor alias tidak tepat sasaran.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan pihak Banggar tidak ada rencana mengurangi subsidi. Namun menurutnya kondisi objektif yang terjadi saat ini, subsidi listrik hanya dinikmati 26% rakyat miskin dan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) hanya 32% dinikmati masyarakat bawah.
Melihat kondisi ini, menurutnya Banggar meminta agar formula subsidi dibenahi dengan menghilangkan kompensasi yang selama ini dinikmati masyarakat menengah ke atas.
“Kompensasi terjadi karena selisih harga patokan pemerintah terhadap PLN Rp 1.352 per kilo Watt hour (kWh). Padahal, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLN Rp 1.530 atau harga BPP ini adalah harga keekonomian PLN,” ungkapnya kepada Eksekutif, Jumat (09/04/2021).
Selisih inilah, kata Said, menjadi kompensasi yang tahun ini menghabiskan anggaran Rp 27 triliun. Menurutnya, anggaran nyatanya juga banyak dinikmati oleh pelanggan 1.300 kWh sampai 300.000 kWh, serta industri, terutama terkait tarif penyesuaian (tariff adjustment) bagi golongan pelanggan non subsidi yang seharusnya berfluktuasi.
“Maka, Banggar bersepakat meminta pemerintah agar dana kompensasi lebih baik dialihkan ke masyarakat 40% terbawah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar lebih produktif,” tegasnya.
Sementara untuk komoditas LPG, menurutnya akan disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih tepat sasaran untuk 29,2 juta masyarakat bawah, 2,72 juta usaha mikro, 3,59 juta petani dan 0,35 juta nelayan.
“Dan subsidi ke depan dalam bentuk non tunai langsung kepada masyarakat penerima subsidi disatukan dalam PKH agar lebih efisien, tepat guna dan tepat sasaran. Dalam jangka panjang mempergunakan sidik jari atau biometrik,” paparnya.
Wacana skema pemberian subsidi tertutup sudah lebih dari satu dekade dibahas, namun hingga kini tak kunjung terealisasi. Said mengaku optimis jika subsidi tertutup ini akan segera terealisasi.
“Kalau nggak diimplementasikan, akan ada pembengkakan pada APBN dan kita biarkan masyarakat miskin semakin miskin. Kenapa berkutat di seputaran teknis, ini kan berpihak pada masyarakat,” ucapnya.
Optimisme bakal terealisasi karena menurutnya ini sudah menjadi kesepakatan bersama dari pihak DPR dan pemerintah, serta sudah ditandatangani.
“Saya sangat optimis bela orang kecil. Dulu itu kan hanya berupa catatan-catatan saja, sekarang bukan catatan, kedua belah pihak pemerintah dan Banggar sepakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan pihaknya berharap subsidi langsung ini bisa dijalankan mulai tahun depan. Ini akan membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi.
“Kira-kira penghematannya itu capai Rp 22,12 triliun,” ujar Rida dalam Raker Banggar, Rabu (7/4/2021).
[Gambas:Video CNBC]
(wia)
[ad_2]
