Sri Mulyani-nya AS Desak Pajak Baru, Tak Bisa Ngemplang Lagi!

  • Bagikan
Sri Mulyani-nya AS Desak Pajak Baru, Tak Bisa Ngemplang Lagi!

[ad_1]

Jakarta, Eksekutif – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyerukan kepada para pemimpin negara G20 untuk lebih ‘sadis’ soal pajak. Eks Ketua Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) itu mendorong pemberlakuan pajak minimal buat perusahaan atau korporasi.

“Pajak minimal (minimum tax) akan mengakhiri praktik race to the bottom yang telah terjadi selama 30 tahun terakhir. Situasi akan lebih baik jika kita bekerja bersama dan saling mendukung,” tegas Yellen, sebagaimana dikutip dari Reuters.


Selama ini perusahaan membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas laba. Di Indonesia, misalnya, tarif PPh Badan adalah 25%. Ada potongan menjadi 20% jika perusahaan menjual sebagian sahamnya kepada publik dalam level tertentu.

Tarif PPh Badan di setiap negara memang berbeda-beda. Masalahnya, ada negara yang sangat ‘ramah’ dengan menerapkan tarif pajak begitu rendah.

Contohnya Luxembourg. Negara kecil dengan luas tidak lebih dari 3.000 km persegi ini di atas kertas memang membebankan tarif PPh 24,94%.

Akan tetapi, perusahaan besar di dunia membuat perjanjian dengan pemerintah Luxembourg sehingga bisa mendapat tarif PPh rendah. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Consortium of Investigative Journalists, ratusan perusahaan multinasional membuat kantor di Luxembourg dan berhasil mendapatkan tarif PPh kurang dari 1%. Beberapa nama yang muncul di dokumen itu adalah Amazon, Apple, AIG, FedEx, Heinz, IKEA, sampai Pepsi.

Ini tentu tidak adil buat negara-negara lain yang mencoba mencari pemasukan pajak untuk membiayai pembangunan. Tanpa setoran pajak yang mempuni, ketergantungan terhadap utang akan semakin besar. Anggaran negara menjadi tidak sehat, tidak sustainable.

Oleh karena itu, Yellen ingin agar ada tarif PPh minimal yang berlaku di seluruh negara, diawali dengan G20. Dengan begitu, persaingan mencari investor tidak perlu sampai ke ranah tarif pajak, yang mendatangkan risiko bagi keuangan negara.

Halaman Selanjutnya –> Indonesia Sempat Wacanakan Minimum Tax Lho

[ad_2]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tak Hanya Produk Branding, Media Massa Pun Dipalsukan Seperti Majalah EKSEKUTIF ini