[ad_1]
Jakarta, Eksekutif – China, Rusia, Korea Utara, Iran dan beberapa negara lainnya membentuk koalisi dan mencari dukungan untuk mempertahankan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menentang penggunaan atau ancaman kekerasan dan sanksi sepihak.
Selain keempat negara tersebut, anggota pendiri koalisi lainnya termasuk Aljazair, Angola, Belarusia, Bolivia, Kamboja, Kuba, Eritrea, Laos, Nikaragua, Palestina, Saint Vincent dan Grenadines, Suriah dan Venezuela.
Dilansir Reuters, Jumat (12/3/2021), langkah pembentukan koalisi negara dilakukan saat pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meningkatkan keterlibatan multilateral, serta mengubah pendekatan sepihak yang dilakukan pendahulunya, Donald Trump, kepada negara sekutu.
Biden juga berjanji untuk menghadapi China di PBB terkait dengan dorongan pengaruh global yang lebih besar sebagai tantangan bagi kepemimpinan tradisional AS.
Seperti diketahui, AS dan beberapa negara anggota koalisi tersebut memiliki hubungan yang kurang harmonis, terutama pada masa pemerintahan mantan Trump.
Dengan China, hubungan AS menegang karena beberapa masalah, seperti perang dagang, sengketa wilayah Laut China Selatan hingga soal pandemi Covid-19.
Tak hanya dengan China, hubungan AS dengan Rusia juga masih menegang, terutama pasca AS memberikan sanksi kepada Rusia atas dugaan meracuni pihak oposisi Kremlin, Alexei Navalny di Moskow tahun lalu.
Catatan konsep ‘Kelompok Teman dalam Mempertahankan Piagam PBB’ menyatakan bahwa “multilateralisme saat ini berada di bawah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang pada gilirannya mengancam perdamaian dan keamanan global.”
“Dunia sedang melihat resor yang berkembang menuju unilateralisme, yang ditandai dengan tindakan isolasionis dan sewenang-wenang, termasuk penerapan tindakan koersif sepihak atau penarikan diri dari perjanjian penting dan lembaga multilateral, serta dengan upaya untuk merusak upaya kritis untuk menangani tantangan umum dan global,” lanjut catatan konsep tersebut.
Namun, seorang diplomat senior Eropa, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan koalisi ini berisi orang-orang yang lebih sering melakukan pelanggaran.
“Orang-orang yang disebut sebagai teman ini adalah orang-orang yang telah melakukan paling banyak untuk melanggar piagam. Mungkin mereka harus mulai dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di negara mereka sendiri,” katanya.
Di bawah pemerintahan Trump dulu, AS sempat mengumumkan rencana untuk mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan budaya PBB UNESCO, kesepakatan perubahan iklim global, hingga kesepakatan nuklir Iran.
Tetapi pada pemerintahan Biden, yang mulai menjabat pada Januari 2021, melakukan hal sebaliknya dengan membatalkan penarikan diri dari WHO, mengembalikan AS ke perjanjian iklim, kembali terlibat dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan berusaha untuk masuk kembali ke kesepakatan nuklir internasional.
[Gambas:Video CNBC]
(teman)
.
[ad_2]
