[ad_1]
Jakarta, Eksekutif – Sektor perhotelan masih terseok-seok terkena hantaman pandemi Covid-19. Ketika akan mencoba bangkit, tekanan baru justru muncul seperti beban royalti dan kewajiban lainnya.
Sehingga bisnis restoran peluang untuk bertahan hidup kian terkikis secara perlahan, misalnya yang terjadi pada banyak restoran di Braga, Bandung.
“Restoran di Braga pada menjerit, sudah ada laporannya ke saya. Jalannya ditutup-tutup, susah kesana jadi masyarakat juga bingung,” kata Wakil Ketua PHRI bidang Restoran Emil Arifin kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/4).
Pemerintah Kota Bandung memang melakukan buka tutup puluhan titik jalan selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional. Hal itu diharapkan bisa mengurangi mobilitas warga dan menekan penyebaran COVID-19. Namun, cara itu harus dibayar dengan berkurangnya omset secara signifikan.
“Ya mati restorannya, nggak dikasih insentif, nggak dikasih apa. Diambil cara paling mudah ditutup aja, tapi mematikan ekonomi. Nggak bisa kesehatan saja tapi ekonomi jauh. Oke kesehatan tapi ekonomi dibantu. Minimal PBB digratisin, nggak ada PB1 (Pajak Bangunan), dikasih dana hibah, ada gitu-gitu dong kalau mau menutup jalan,” jelasnya.
Beban Baru Pengusaha
Saat di tengah dampak pandemi yang masih berat, justru dunia usaha ada tambahan biaya operasional yang menjadi tanggungan yaitu kewajiban pembayaran royalti musik.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa sebelum isu itu kembali muncul saat ini, sudah ada pembahasan dengan pihak terkait.
“Royalti kemarin masalahnya nggak jalan, padahal sudah ada MoU (Memorandum Of Understanding) dengan hotel,” kata Hariyadi.
MoU tersebut harusnya menjadi jalan bagi keduanya untuk bekerjasama. Namun, koordinasi yang berjalan tidak baik membuat segalanya menjadi mandek. Kini, setelah memasuki pandemi Covid-19, ini seperti menjadi beban tambahan operasional.
“Dari pihak LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKM (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dulu nggak tahu koordinasinya gimana, kayanya koordinasinya nggak lancar sehingga pihak hotel ditagih sampai dua kali nggak karuan,” katanya.
Penagihan tanpa satu pintu itu seakan memberi ciri bahwa tidak ada koordinasi yang betul-betul baik, napas pelaku usaha di hotel pun kian menipis.
Kondisi yang dikeluhkan dunia usaha di atas, memunculkan tanda tanya apakah pertumbuhan ekonomi akan positif sehingga Indonesia keluar dari resesi. Presiden Jokowi menargetkan ekonomi bisa tumbuh 7% pada kuartal II-2021.
[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)
[ad_2]
