[ad_1]
Jakarta, Eksekutif – Program rumah dengan skema uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan penuh dengan lika liku. Berbagai isu miring menerpa program tersebut dari tidak laku hingga dugaan korupsi.
Melihat ke belakang, program rumah tanpa uang muka ini menjadi salah satu program unggulan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang saat itu berpasangan ingin menjadi orang nomor satu di DKI.
Program ini adalah janji yang disampaikan Anies pada saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 pada awal 2017 lalu. Hunian ini diperuntukkan khusus bagi warga DKI Jakarta dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulannya.
Pada saat itu, Anies menekankan bahwa program ini untuk membantu masyarakat kelas menengah bawah di DKI untuk memiliki hunian. Dijanjikan, cicilannya akan diberikan murah dengan syarat harus menabung terlebih dahulu selama enam bulan.
Total tabungan selama enam bulan itu pun harus bisa mencapai 10% dari harga rumah yang ingin dibeli. Misalnya harga rumah Rp 400 juta maka tabungannya selama enam bulan harus mencapai Rp 40 juta.
Program ini sempat menimbulkan pro dan kontra sebab harga rumah yang dijanjikan yakni Rp 350 juta dinilai tidak akan bisa direalisasikan di Jakarta.
Namun, Anies meyakini bahwa program ini akan berjalan. Ini ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah tersebut pada 18 Januari 2018 atau sekitar setahun setelah Anies dan Sandi menjabat.
Untuk pembangunan tahap pertama, rumah ini dibangun dengan konsep rusun yang dikerjakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya. Pembangunan awal dilakukan di tanah seluas 1,3 hektar dengan dua tower dengan jumlah 703 unit yang berlokasi di Kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Harga yang diberikan pun sangat terjangkau yakni mulai dari Rp 185 juta untuk tipe 21m2 hingga 320 juta untuk tipe 36m2.
[ad_2]
