Utak-Atik Guyuran Bansos Ala Anies-Prabowo-Ganjar, Royal Kayak Jokowi?

Jakarta, Eksekutif – Bantuan Sosial (Bansos) kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) pada Februari 2024. Bansos memicu perdebatan karena disalurkan menjelang pemilihan umum (pemilu) dan memakan besarnya anggaran. 

Hal ini dinilai sebagian pihak sebagai langkah untuk mengambil simpati masyarakat di lain sisi juga untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen.

Untuk mengupas lebih dalam dari perspektif masing-masing calon presiden (capres)mengenai bansos, Eksekutif mengundang masing-masing tim sukses (timses) untuk membahasnya dalam program Your Money Your Vote dengan tema “Guyuran Bansos di Era Jokowi, Anies-Prabowo-Ganjar Bakal Lanjutkan?” hari ini, Rabu (31/1/2024), pada pukul 19:30 WIB.

Eksekutif TV dapat juga disaksikan melalui siaran TV digital channel 40 untuk wilayah Jabodetabek Banten, dan Transvision channel 805.

Pada dasarnya, bansos merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemberian bantuan sosial, baik pemerintah sebagai pemberi bantuan sosial maupun masyarakat sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bansos menjadi sesuatu hal yang “menarik” banyak pihak karena banyak yang berkepentingan terhadap keberadaan bansos itu sendiri. Pemerintah membutuhkannya sebagai wujud program kebijakan yang harus dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memitigasi dampak perkembangan ekonomi atau sosial. Masyarakat/kelompok masyarakat membutuhkannya untuk menjaga daya belu serta meningkatkan kesejahteraan.

Peran bansos semakin penting di tengah terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ambruknya perekonomian negara. Dalam hal tersebut, bansos digunakan sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah yang menjadi tumpuan masyarakat miskin dan rentan miskin.

Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tercermin bahwa anggaran perlindungan sosial relatif menurun sejak 2020. Berdasarkan Kementerian Keuangan, realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 tercatat sebesar Rp443,5 triliun.

Realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) ini cenderung lebih rendah dibandingkan periode 2020-2022 karena melandainya kasus Covid-19. Sebagai catatan, Indonesia menghadapi tiga gelombang ganas Covid-19 pada 2020-2021 yakni Alpha, Delta, dan Omicron yang memaksa pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut berimbas pada aktivitas kerja dan pendapatan masyarakat.

Perlinsos digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjadi jaring pengaman sosial. Perlinsos juga memiliki peran krusial bagi masyarakat karena dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan.

Data di atas menunjukkan anggaran perlinsos era Jokowi melesat dari Rp 249,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 443,5 triliun pada 2023. 
Anggaran terbesar disalurkan pada 2020 yakni menembus Rp 498 triliun. 

Pada 2023, bansos yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp159,6 triliun serta belanja non K/L sebanyak Rp269,1 triliun.

Foto: Realisasi Sementara Anggaran Perlindungan Sosial 2023 Sumber: Kemenkeu

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode September 2012-Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Foto: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012-Maret 2023 Sumber: BPS

Anggaran Kemensos dan PKH untuk Pangkas Kemiskinan

Anggaran perlinsos disalurkan melalui sejumlah K/L di mana Kementerian Sosial menjadi penyalur terbesar. Salah satu anggaran perlinsos yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Anggaran kemensos pada 2023 mencapai Rp78 triliun. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja bantuan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat.

Dari anggaran Rp78 triliun sebanyak Rp74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Kemudian Rp4 triliun ada untuk bencana, anak, lansia, untuk orang disabilitas, dan lainnya.

Sedangkan jika dirincikan anggaran paling besar dialokasikan untuk Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) dengan nilai Rp45,1 triliun yang menjangkau 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selanjutnya PKH dengan jumlah anggaran sebesar Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM.

Bantuan Sosial (Bansos) Era Presiden Jokowi

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, setidaknya ia telah meluncurkan berbagai bantuan khususnya pada 2014 dan 2022.

Pada awal November 2014, Presiden Jokowi meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat di kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Presiden Jokowi menyerahkan kartu kepada sejumlah warga yang hadir di acara tersebut, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Secara bertahap, ia membagikan lebih dari 15 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yaitu KKS yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu; Kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera; KIP sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan KIS, sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.

Berdasarkan Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, hingga 2018 jumlah penerima KIS, KKS, dan KIP sudah mendekati target yang ditetapkan.

Capaian KKS per 2018 telah mencapai 98% atau 9,8 juta keluarga, capaian KIS telah menyentuh 92,2 juta orang, dan capaian KIP telah menyentuh 13,2 juta siswa.

KIS, KKS, dan KIP ini menjadi program yang cukup penting dan krusial mengingat anggaran yang diperlukan tergolong cukup besar.

Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk jaminan sosial lainnya.

Jika dikalkulasikan, ketiga kartu tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp55,4 triliun dengan porsi paling besar yakni KIS sebesar Rp25,5 triliun, disusul KKS sebesar Rp17,4 triliun, dan KIP sebanyak Rp12,5 triliun.

BLT di era Presiden Jokowi tidak berhenti sampai di situ, pada 2020 hingga 2023, beliau secara agresif memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, hingga BLT El Nino.

Pada awal 2024, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bansos yang akan cair di semester I. Bansos tersebut antara lain bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.

Selain itu, bantuan PKH yang juga akan diteruskan pada  2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya empat tahap dalam satu tahun.

Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

Ketiga yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.